Pertahanan Kolektif
Pertahanan kolektif didefinisikan sebagai suatu
perjanjian (treaty) dimana dua negara atau lebih berjanji untuk saling membantu
dalam hal terjadinya serangan dari luar. Contoh paling menonjol jenis
pe-ngaturan keamanan seperti ini adalah NATO dan Organisasi Negara-Negara
Amerika.
Keamanan Kolektif
Dengan sistem ini, komunitas negara-negara sepakat
untuk tidak menggunakan kekerasan dan membantu setiap anggota komunitas
dalam hal anggota lain menggunakan kekerasan. Ini merupakan suatu
sistem yang menyediakan reaksi dengan kekerasan oleh ko-munitas
internasional terhadap pelanggaran atas perdamaian interna-sional. Tidak
seperti pertahanan kolektif, keamanan kolektif ditujukan pada serangan dari
dalam komunitas sendiri. PBB merupakan contoh yang khas dari sistem keamanan
kolektif. Di bawah Pasal 41 dan 42 Piagam, komunitas internasional
diharapkan menggunakan tekanan pada peace breaker, apakah dalam
bentuk paksaan nonmiliter atau-pun penggunaan kekuasaan militer. Sumber: SIMMA Bruno: The Charter of the United
Nations, 1995
Keamanan Kooperatif
Keamanan kooperatif menghubungkan keamanan kolektif
dengan pendekatan komprehensif pada keamanan. Ini dapat
didefinisikan se-bagai ”pendekatan luas pada keamanan yang multidimensional ruang
lingkupnya; menekankan jaminan (reassurance) daripada pe-nangkalan (deterrence);
inklusif daripada eksklusif; tidak terbatas dalam
keanggotaannya; memilih multilat leralisme daripada bilateralisme; tidak mengutamakan
solusi militer daripada non-militer; berasumsi bahwa negara adalah pelaku
utama dalam sis-
tem keamanan, tetapi me-nerima bahwa pelaku non-negara
(non-state actors) mungkin mem-punyai peranan yang penting; tidak
memerlukan diciptakannya lem-baga-lembaga keamanan yang formal, tetapi
tidak menolaknya; dan ter-utama, tidak menekankan manfaat
diciptakannya kebiasaan kebiasaan dialog atas dasar multilateral.”
Sumber: EVANS Gareth: Cooperating for Peace, 1993
Suatu ”pengaturan pertahanan kolektif” adalah salah
satu bentuk kerjasama yang
paling jauh jangkauannya. Tambahan pula, kerjasama keamanan
yang kurang kohe-
sif terdapat dalam jaringan-jaringan perjanjian bilateral
atau multilateral tanpa organ-
isasi militer secara formal yang begitu penting.
Keputusan untuk bergabung dengan suatu organisasi
kerjasama keamanan, dan
khususnya organisasi pertahanan kolektif, akan
mempunyai dampak kuat atas situ-
asi keamanan suatu negara. Pada dasarnya, kerjasama
seperti itu meningkatkan
keamanan nasional karena kerjasama itu menjamin
”pukulan” terhadap ancaman.
Tetapi keanggotaan ada harganya: suatu negara akan
ber-kewajiban menyesuaikan
diri pada tujuan dan persyaratan persekutuan,
se-hingga dengan begitu membatasi
pilihan-pilihannya dalam menentukan suatu kebijakan keamanan
nasional. Lagi pula,
hal itu akan mempengaruhi pengawasan parlemen karena
proses pengambilan
keputusan bergeser dari wilayah nasional ke
internasional.
14
IPU dan DCAF – Pengawasan parlemen dalam sektor keamanan,
2003
0 comments:
Post a Comment